Anggito Abimanyu merupakan Chief Economist CNBC Indonesia. Anggito aktif sebagai dosen di Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Bidang keahliannya adalah energi, ekonomi, keuangan publik dan ekonomi Islam.
Pria kelahiran 19 Februari 1963 ini lulus dari Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM pada 1985. Dia melanjutkan pendidikan master di University of Pennsylvania, Philadelphia, USA pada 1994. Di kampus yang sama di Pennsylvania, Anggito kembali mendapatkan gelar S-3.
Meski lebih dikenal di dunia akademisi, Anggito juga kerap memegang jabatan publik. Di era Presiden Gus Dur, dia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN.
Anggito pernah menjabat Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan hingga 2010. Di tahun yang sama, Anggito juga sempat ditunjuk menjadi Wamenkeu namun batal.
Kariernya tak berhenti di sana, pria kelahiran Bogor ini kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari 2012-2014.
Selanjutnya, Anggito juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji’ (BPKH) pada 2017. Pada 2022, dia kembali ke kampus yang membesarkannya, yaitu UGM, sekaligus dipercaya menjadi Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.
Tak hanya piawai soal ekonomi, Anggito ternyata mahir memainkan saxophone. Dia juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) pada 2010-2014.
“Bahkan, kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer, papan-papan di mana disebut verboden voor honden en inlander (dilarang masuk untuk anjing dan pribumi),” kata Prabowo dalam pidato pertamanya sebagai presiden di Gedung MPR, Minggu.
Apa yang disampaikan Presiden Prabowo merupakan realitas sosial yang terjadi pada masa kolonial. Kedatangan orang Belanda memang mengubah struktur sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Awalnya masyarakat membaur tapi perlahan berubah akibat kebijakan rasial pemerintah kolonial Belanda. Maka, kita kemudian tahu, sepanjang penjajahan masyarakat di Indonesia terbagi menjadi tiga kelas kewarganegaraan.
Kelas pertama atau paling atas adalah orang Eropa lalu orang asing Arab dan China. Terakhir dan paling bawah adalah masyarakat pribumi yang sebenarnya tuan rumah di negeri sendiri.
Dalam relasi antar kelas, orang Belanda kerap menyebut pribumi sebagai inlander. Inlander sendiri adalah sebutan kasar untuk orang-orang pribumi, yang boleh disamakan dengan udik dan bodoh. Intinya sebutan tersebut bertujuan untuk merendahkan.
Dari pembagian kelas kewarganegaraan, pemerintah kolonial membuat para inlander tak bisa sembarangan tinggal di tanah airnya sendiri. Mereka harus tinggal di kampung-kampung berdasar ras atau etnis. Dari sini muncul wilayah yang dikenal sebagai Kampung Melayu, Kampung Arab, Kampung Ambon dan sebagainya.
Selain itu, mereka juga tidak bisa asal memasuki tempat keramaian. Sebab di depan pintu masuk terdapat tulisan yang diungkit kembali oleh Prabowo: “Verboden voor honden en inlander,” yang artinya “Dilarang masuk bagi anjing dan pribumi.”. Tempat yang terdapat tulisan demikian berarti hanya bisa dimasuki oleh orang Eropa, Jepang, Arab dan warga asing lain.
Tulisan tersebut tentu sangat parah sebab pribumi disamakan dengan anjing, hewan yang selama ini dianggap najis oleh pribumi. Berarti pribumi juga dikategorikan najis oleh orang Belanda.
Soal penyamaan anjing dan pribumi, beberapa tokoh pergerakan nasional pernah juga disebut sebagai anjing.
Soekarno dianggap Belanda sebagai “Anjing-anjing Jepang” hingga “Anjing peliharaan Jepang”, ketika menyikapi kedekatan proklamator itu dengan pemerintah Jepang. Komponis W.R Soepratman bahkan pernah dipukuli orang Belanda sembari disebut “inlander busuk!”.
Rasialisme sosial juga sangat terasa di sektor ekonomi. Selama penjajahan, rakyat Indonesia tak menguasai ekonomi. Mereka hanya dipakai sebagai tenaga kerja murah yang hanya dieksploitasi oleh orang Belanda.
Salah satu periode kelam adalah ketika tanam paksa berlangsung pada 1830-1870. Lewat tanam paksa, pemerintah kolonial mendapat banyak uang hingga bisa mengisi kembali kas negara yang kosong.
Pada sisi lain Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014) menyebut tanam paksa mengubah kehidupan petani pribumi. Mereka tak punya lagi sawah, sehingga melahirkan kemiskinan terstruktur.
Beruntung, Indonesia sudah merdeka. Stratifikasi sosial dan penyebutan warga lokal sebagai anjing pun turut menghilang.
“Segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan mempelajari karena ini adalah Kemenko yang baru, infrastruktur dan kewilayahan,” ungkap AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024)
“Selebihnya kita akan segera tahu apa aja yang jadi masalah dan tantangan,” jelasnya.
AHY menyadari besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Gibran Rakabuming Raka ke depan. Maka dari itu diharapkan Kementerian Lembaga dapat bekerja sama.
“Kita mengharapkan setiap kementerian bisa bekerja sama,” ujar AHY.
Menurut Airlangga, Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut akan lebih pada perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi yang interaksinya dengan Presiden langsung, bukan seperti Kemenko Perekonomian yang mengkoordinasi bidang ekonomi.
“Kan itu kebijakan, dan beliau laporannya langsung ke presiden langsung,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Airlangga menjelaskan, untuk teknis perbedaannya nanti menunggu penetapan peraturan presiden (Perpres) antara DEN dengan Kemenko Perekonomian. Ia mengatakan, Kemenko Perekonomian juga akan memiliki Perpres baru yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020.
“Di Kemenko aja PP nya baru,” ucap Airlangga.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik bersamaan dengan para menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan Keppres 139 P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam Keppres tersebut berbunyi Presiden RI menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan ke satu terhitung sejak pelantikan mengangkat Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Dalam Keppres tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Karir militer Teddy bermula ketika menjadi Komandan Peleton 3,2,1 di Komandan Pasukan Khusus (Kopassus). Ia juga pernah ditunjuk menjadi Ajudan Kepala Staf Umum TNI dan Perwira Operasi Batalyon 13 Kopassus dan Asisten Ajudan Presiden Jokowi.
Dari segi akademik, Teddy memiliki prestasi gemilang. Ia merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara, lalu meraih S1 di Universitas Jenderal Achmad Yani dan S2 di Universitas Indonesia.
Ia menjalani pendidikan militer di dalam dan luar negeri. Teddy pernah mengenyam Sekolah Intel di Australia pada 2015, serta United States Army Infantry School, Airborne School, dan Air Assault School di Amerika Serikat pada 2019.
Penunjukan Teddy menjadi Sekretaris Kabinet ramai mendapat tanggapan netizen. Pantauan CNBC Indonesia, Senin (21/10/2024), kata kunci ‘Mayor Teddy’ merajai jejeran trending topic X dengan menghimpun lebih dari 8.585 tweet.
Banyak yang mengaku terkejut dan tak menduga Teddy masuk kabinet Prabowo. Namun, banyak pula yang turut senang dan merasa posisi itu sudah sangat pas, mengingat Teddy sudah lama mendampingi Prabowo.
Berikut beberapa komentar netizen yang dihimpun CNBC Indonesia:
“Kita kerja keras lagi untuk Indonesia di payung kabinet merah putih yang di pimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dalam pesan singkat yang diterima oleh media, Senin (21/10).
Presiden Prabowo telah menetapkan nama-nama menteri dan wakil menteri yang akan membantunya membangun Indonesia dalam Kabinet Merah Putih usai pelantikannya.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali dipimpin oleh Erick Thohir. Namun, Prabowo menambah jumlah kursi wakil wakil menteri dari yang sebelumnya dua menjadi tiga wakil menteri di Kabinet Merah Putih.
Ketiga wakil menteri BUMN di antaranya Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria. Dalam kabinet sebelumnya, posisi wamen diisi oleh dua orang dengan pembagian sektor keuangan dan non-keuangan.
“Kartika Wirjoatmodjo wakil menteri badan usaha milik negara, Aminuddin Ma’ruf wakil menteri badan usaha milik negara, Dony Oskaria wakil menteri badan usaha milik negara,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, di kutip Senin (21/10).
Raja lahir di Riau pada 13 Juli 1977, di mana ia lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh besar di Riau. Ayahnya, Raja Ramli Ibrahim adalah tokoh masyarakat Lubuk Jambi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau.
Didikan agama yang kuat tercermin dari pendidikannya, di mana ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
Setelah lulus dari pesantren, Raja Juli menempuh studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada tahun 2001 dengan fokus pada Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Raja Juli mendapatkan beasiswa Chevening Award dan melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, pada tahun 2004.
Raja Juli kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) pada tahun 2010.
Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Raja Juli adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), sebuah lembaga pemikir di Indonesia. Ia juga aktif menulis opini dan artikel yang diterbitkan di berbagai media nasional.
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute, lembaga yang didirikan oleh Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Di bidang organisasi, Raja Juli Antoni merupakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002.
Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2009 mewakili PDIP untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Meski tidak terpilih, ia terus aktif dalam politik nasional.
Pada 2015, Raja Juli sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, namun kemudian mengundurkan diri untuk fokus mengembangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru ia dirikan bersama sejumlah politikus muda lainnya.
Sebagai Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai inklusif, antikorupsi, dan transparansi.
Dari kekayaannya, Raja Juli memiliki harta dengan nilai mencapai Rp 8,89 miliar. Mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023, kekayaan Raja Juli mencakup sejumlah properti, antara lain:
1. Tanah dan bangunan seluas 120 m2/56 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri senilai Rp 264,88 juta.
2. Tanah seluas 570 m2/240 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri senilai Rp 1,51 miliar.
3. Tanah seluas 29,5 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri senilai Rp 209,36 juta.
4. Bangunan Seluas 18 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil senilai Rp 86,5 juta.
5. Tanah dan bangunan seluas 150 m2/151 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp 1,02 miliar.
6. Tanah dan bangunan seluas 31 m2/29 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp 482,17 juta.
7. Tanah dan bangunan seluas 19 m2/18 m2 di Jakarta Selatan, hasil sendiri senilai Rp 297,76 juta.
8. Tanah dan bangunan seluas 160 m2/85 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp 1,09 miliar.
9. Tanah dan bangunan seluas 181 m2/85 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp 1,2 miliar.
10. Tanah seluas 347 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp 1,95 miliar
11. Tanah dan bangunan seluas 161 m2/54 m2 di Tangerang Selatan, hasil sendiri senilai Rp 608,17 juta.
Selain itu, Raja Juli juga memiliki kendaraan berupa mobil Nissan Xtrail Tahun 2014, hasil sendiri seharga Rp 140 juta, mobil Ford Fiesta Tahun 2014, hasil sendiri seharga Rp 90 juta, mobil Toyota Innova Tahun 2018, hasil sendiri seharga Rp 310 juta, dan motor Honda Supra Fit Tahun 2005, hasil sendiri seharga Rp 3,2 juta.
Supratman lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969. Supratman merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar pada 1993. Setelah itu, ia mengambil S2 di Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar dan lulus pada 1996.
Tak hanya sampai disitu saja, Supratman juga kembali melanjutkan pendidikannya ke S3 UMI Makassar dan lulus sebagai doktor Ilmu Hukum pada 2016.
Supratman Andi tidak mengawali karirnya di bidang politik, sebelumnya dia adalah seorang pengacara di Sulawesi Tengah lalu beralih menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Palu, di mana dia mengabdi selama 14 tahun (1998-2012).
Selama di Untad, dia pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar. Di samping itu, ia juga menjabat sebagai Komisaris PT Citra Nuansa Elok (2004-2012) dan Ketua Real Estate Indonesia (RE) Sulawesi Tengah (2004-2010).
Karir politik Supratman diawali dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 2014 dan terpilih menjadi anggota Komisi III.
Dirinya kemudian berpindah ke Komisi VI pada periode 2019-2024 dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI selama dua periode.
Selama di DPR, ia tergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id , Supratman Andi Agtas, melaporkan total kekayaannya sebesar Rp22,9 miliar pada laporan periodik tahun 2023, per 15 Maret 2024.
Rincian harta kekayaannya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp9,33 miliar, termasuk
Tanah dan bangunan di Palu dengan luas 267 m²/145 m² senilai Rp1,33 miliar.
Beberapa properti lainnya di Jakarta Utara, Bogor, Bekasi, dan Tolitoli, dengan nilai yang bervariasi.
Sementara untuk alat transportasi dan mesin sebesar Rp425,68 juta, termasuk Toyota Alphard S 2.4 AT 2012 senilai Rp170 juta dan Toyota Innova Venturer 2020 senilai Rp255,68 juta.
surat berharga sebesar Rp11,5 miliar dan kas dan setara sas Sebesar Rp2,13 miliar.
Setelah dikurangi dengan hutang sebesar Rp485 juta, total kekayaan bersih Supratman Andi Agtas adalah Rp22,9 miliar.
Ditemui usai pelantikan, Maruarar sudah memiliki beberapa rencana. Salah satunya penyusunan regulasi.
“Kita harus bangun sistem secara utuh, landasan hukum harus kuat kita buat suatu peraturan yang bisa gabungkan semua stake holder untuk capai tujuan itu,” kata Maruarar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024)
Fokus selanjutnya adalah pengadaan lahan, khususnya lahan hasil sitaan aparatur hukum. “Saya sudah koordinasi dengan Jaksa Agung banyak lahan sitaan gimana itu dimanfaatkan. Kemudian dari BUMN misalnya dari kereta api banyak tanah yang bisa dipakai,” jelasnya.
Hal lain, kata Maruarar akan dilaksanakan adalah penyediaan rumah bagi prajurit TNI hingga pembangunan di desa. “Di kota juga penting kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya itu ke atas sehingga tak perlu jauh rumahnya,” ujarnya.
Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kabinet Merah Putiih era Prabowo-Gibran. Yassierli lahir pada 28 Oktober 1979 di Ngawi. Ia adalah seorang lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.
Setelahnya orang kepercayaan Prabowo tersebut melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada (UGM) di jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Prasetyo Hadi pun terjun ke dunia politik setelah bergabung dengan Gerindra sejak 2008 dan terpilih sebagai anggota DPR 2019-2024 Komisi II. Dia juga aktif di dunia bisnis dengan menduduki jabatan Direktur Utama Tusen Hutami Lestari dan komisaris Sentra Strategis Indonesia.
Prasetyo Hadi dikenal sebagai orang dekat Prabowo dan beberapa kali terlihat mendampingi sang presiden dalam berbagai kesempatan. Di antaranya saat Prabowo menemui Joko Widodo saat makan malam tertutup di Solo.
Dari kekayaannya, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023 yang dilaporkan pada 24 April 2024, Prasetyo Hadi diketahui memiliki aset mencapai Rp 7,11 miliar.
Aset tersebut antara lain tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 3,3 miliar dan kendaraan bermotor mencapai Rp 959 juta.
Untuk kendaraan bermotor. Prasetyo memiliki tiga mobil dan dua motor. Berikut daftarnya. 1. Mobil bermerek Toyota Fortuner 2,5 G/Jeep Tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 265 juta 2. Mobil bermerek Toyota Alphard S 2,4 Tahun 2012, hasil sendiri senilai Rp 325 juta 3. Motor bermerek Honda GL 200/Solo Tahun 2013, hasil sendiri senilai Rp 10,5 juta 4. Motor bermerek Honda N (110A) C AT/Solo Tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 3,5 juta 5. Mobil bermerek Toyota Fortuner VRZ 2,4/Jeep Tahun 2016, hasil sendiri senilai Rp 355 juta.
Adapun harta Prasetyo Hadi lainnya yakni kas dan setara kas senilai Rp 2,85 miliar
