Ketua LPSK Achmadi dalam RDPU bersama Komisi III DPR
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memuat pasal terpidana yang enggan membayar restitusi tidak mendapatkan hak warga binaan. Pasal ini penting dimuat agar terpidana menjalankan putusan restitusi.
Dalam draf RKUHAP Pasal 175 ayat 7 sebenarnya sudah diatur apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi membayar restitusi, maka akan dikenai pidana penjara yang tidak melebihi hukuman pokok perkaranya.
“Namun kami usulkan penambahan, tidak berhak mendapatkan hak sebagai warga binaan,” ungkap Ketua LPSK Achmadi dalam RDPU bersama Komisi III DPR, Selasa (17/6/2025).
Achmadi menjelaskan hal itu bisa diatur dengan menambahkan klausul pada ayat 7 Pasal 175 itu. Aturan itu bakal memperjelas mekanisme pembayaran restitusi.
“Harapannya dengan begitu maka komitmen dari pelaku untuk mau membayar atas penilaian dan putusan restitusi yang diputus oleh pengadilan,” ungkap dia.
Herlina turut mendampingi anaknya ke Bareskrim Polri bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) untuk melaporkan anggota polisi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan hingga penganiayaan. Herlina menyebut salah satu anggota polisi justru memprovokasi dengan sentimen melecehkan.
“Seharusnya demo ini, polisi mengamankan terhadap provokator. Bukan mereka dituduh sebagai provokator, dikata-katai, atau mereka dilecehkan dengan kata-kata yang tidak pantas,” ujar Herlina di Mabes Polri, Senin (16/6/2025).
Herlina menyebut massa aksi termasuk anaknya justru berjuang untuk Indonesia dalam aksi demonstrasi. Bahkan, dirinya mengizinkan anaknya untuk turun dalam aksi tersebut.
“Anakku diajarkan untuk turun ke lapangan dan saya izinkan untuk belajar mencintai Indonesia,” ungkap Herlina.
Herlina berharap ini merupakan tindakan sewenang-wenang terakhir yang dilakukan oleh kepolisian. Ia berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Pramono Anung dan Anies Baswedan di Jakarta Future Festival (JFF) 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung�menghadiri Jakarta Future Festival (JFF) 2025 pada Minggu (15/6/2025). Hari ini, merupakan akhir rangkaian kegiatan acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta.�
Dalam kesempatan tersebut, Pramono hadir bersama eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Keduanya pun nampak duduk bersebelahan sebelum Pramono beranjak ke panggung untuk menjadi pemateri dalam diskusi ‘Future Talk feat Endgame: What’s Jakarta’s Future?’.
Pantauan di lokasi, suasana akrab menyelimuti Pram dan Anies saat keduanya mengobrol. Bahkan, sesekali mereka terlihat tertawa bersama.
Setelah itu, Pramono bergegas ke atas panggung untuk menjadi pemateri dalam diskusi yang dimaksud.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Jakarta Future Festival 2025: Collaborate to Elevate! pada 13–15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat. Diketahui, acara ini gratis dan terbuka untuk umum pendaftaran dapat dilakukan melalui laman Jakarta Future Festival.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtasmenyampaikan, dokumen Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHAP sudah hampir rampung. Ia menyebut, pihaknya akan melayangkan DIM tersebut ke DPR RI.
Supratman menyampaikan, Pemerintah dan DPR akan membahas RKUHAP dalam waktu dekat. Ia pun menyebut, tak ada masalah internal dalam Pemerintah untuk menyusun DIM RKUHAP. Bahkan, ia menyebut DIM RKUHAP sudah hampir rampung.
“Kalau RUU KUHAP kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Pemerintah sebenarnya sudah satu, sudah ndak ada masalah di internal pemerintah. dimnya sudah hampir rampung,” tutur Supratman saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/2025).
Kendati demikian, Supratman memastikan, Pemerintah akan menyerahkan DIM RKUHAP setelah mendapat persetujuan dari lembaga lainnya seperti, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Mahkamah Agung (MA).
“Kita berharap mudah-mudahan nanti di masa si sidang yang akan datang ini sudah bisa dibahas di parlemen,” pungkasnya.
Sebelummya, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya akan kembali menggelat rapat terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP), pada Selasa 17 Juni 2025 mendatang.
“Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU KUHAP, mulai tanggal 17 Juni 2025, minggu depan,” kata Habiburokhman, Senin (9/6/2025).
Tudingan PBNU menerima aliran dana dari PT Gag Nikel dilontakan akun TikTok @tanpadusta). Unggahan itu menarasikan, PBNU menerima aliran dana dari Ananda Tohpati yang oleh kalangan tertentu dikenal dengan nama Andes “Kancil”. Akun itu menyebut, Ananda merupakan anak mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ananda disebutnya bertanggungjawab atas pengamanan dan pengawasan operasi dari lima perusahaan di Raja Ampat.
Sebagai imbalan dan pengawasan, kata akun itu, Andas mengumpulkan donasi Rp55 miliar per bulan dari setiap perusahaan atau Rp275 miliar per bulan (Rp3,3 triliun pertahun). Uang itu disalurkan ke sejumlah jaringannya. Salah satunya ke PBNU. Donasi ini, kata Jamal, diberikan melalui salah satu Ketua PBNU, Gus Fahrur.
“Itu tudingan yang sangat keji,” kata Gus Gudfan di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Gudfan menambahkan posisi KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai komisaris di PT Gag Nikel sebagai pribadi. NU sama sekali tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan pemerintah maupun swasta.
PT Gag juga bukan milik PBNU. Itu adalah salah satu anak perusahaan BUMN PT ANTAM. “Kebetulan yang jadi salah satu komisaris itu adalah warga NU. Jadi tak ada kaitan sama sekali dengan PBNU,” ucapnya.
Detik-Detik Pesawat Air India Jatuh 5 Menit Setelah Lepas Landas
Pesawat Air India yang menuju London jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, pada Kamis (12/6/2025) sore waktu setempat. Pesawat Boeing 787-8 Dreamliner yang beroperasi sebagai Air India 171 tersebut membawa 242 orang, termasuk 230 penumpang dan 12 awak.
Detik-Detik Pesawat Air India Jatuh 5 Menit Setelah Lepas Landas
Pesawat itu jatuh lima menit setelah lepas landas, melansir India Today. Pesawat itu memberikan panggilan darurat kepada Pengendali Lalu Lintas Udara (ATC) dan jatuh di luar batas bandara setelah lepas landas.
Setelah insiden itu, Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel (SVPIA) di Ahmedabad saat ini tidak beroperasi. Semua operasi penerbangan telah ditangguhkan sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut, menurut juru bicara bandara.
Insiden itu terjadi di dekat daerah Meghaninagar, dekat bandara. Visual dari lokasi kecelakaan menunjukkan asap hitam tebal mengepul ke langit saat tim tanggap darurat bergegas ke tempat kejadian. Setidaknya tujuh mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api.
Pesawat itu dikomandoi Kapten Sumeet Sabharwal, seorang Kapten Pelatihan Lini (LTC) dengan 8.200 jam pengalaman terbang. Ia dibantu Perwira Pertama Clive Kundar, yang memiliki 1.100 jam pengalaman terbang.
Menurut ATC, pesawat lepas landas dari Landasan Pacu 23 pukul 13:39 IST (08:09 UTC). Tak lama setelah lepas landas, kru mengeluarkan panggilan MAYDAY. Namun, setelah panggilan darurat, pesawat tidak menanggapi upaya komunikasi lebih lanjut dari ATC.
Beberapa saat setelah lepas landas, pesawat jatuh di luar batas bandara. Saksi mata dan personel ATC mengamati asap hitam pekat mengepul dari lokasi kecelakaan, yang menunjukkan adanya kebakaran besar di lokasi kecelakaan.
Kepala Menteri Gujarat, Bhupendra Patel, mengatakan ia sangat sedih atas kecelakaan itu dan mengonfirmasi bahwa operasi penyelamatan sedang berlangsung.
“Saya telah memerintahkan para pejabat untuk segera memulai operasi penyelamatan dan bantuan, dan memastikan bahwa penumpang yang terluka menerima perawatan medis darurat seperti dalam keadaan perang,” katanya.
“Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu, soal lahan (Rusun) Cengkareng,” ujar Ahok pada wartawan, Rabu (11/6/2025).
Ahok meninggalkan gedung Bareskrim Polri sekira pukul 13.50 WIB, mengenakan kemeja berwarna putih. Ahok menyebut, kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Namun, Ahok tak merincikan pertanyaan apa saja yang dilontarkan penyidik padanya. Dia hanya memastikan bakal kooperatif memenuhi panggilan polisi jika keterangannya tersebut dibutuhkan dalam menangani kasus dugaan korupsi itu.
“Intinya membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka,” katanya.
Operasi Senyap Pasukan Rahasia Kostrad Gempur OPM di Rimba Papua Berbuah Manis
Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 501/ Bajra Yudha (BY) yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-PNG Mobile akhirnya kembali ke satuan mereka di Madiun, Jawa Timur. Pasukan elite TNI AD itu berbulan-bulan menjalankan tugas negara di wilayah rawan konflik di Papua.
Komandan Satgas, Letkol Inf Yakhya Wisnu mengatakan, misi penugasan di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, berakhir dengan penuh keberhasilan dan dedikasi tinggi.
“Keberhasilan ini bukan hanya milik prajurit, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Kami bangga bisa membawa stabilitas dan harapan di tanah Papua,” ujar Letkol Inf Yakhya Wisnu dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa (10/6/2025).
Dalam catatan Okezone, Pasukan Rahasia Kostrad ini beberapa kali terlibat operasi senyap di belantara Papua, menggempur basis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Komandan Batalyon (Danyon) Ayosami, Kodap IV/Sorong Raya, Yeremias Foumair meninggalkan perjuangan bersenjata dan memilih kembali ke pangkuan NKRI.
Kepulangan para prajurit disambut hangat oleh keluarga, rekan satuan, dan jajaran pimpinan TNI dalam sebuah upacara penyambutan yang sarat haru dan kebanggaan.
Dengan langkah tegap dan semangat yang tak pernah padam, para prajurit membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman – mereka membawa bukti nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kapolres Sragen AKBP Petrus P. Silalahi memberikan klarifikasi resmi dan membeberkan hasil penyelidikan mendalam. Video penyiksaan hewan tidak terjadi di wilayah Kabupaten Sragen.
Berdasarkan penelusuran digital forensik, video sama ternyata telah diunggah sebelumnya pada 5 Januari 2025 oleh akun Instagram @catty_home_jember yang menunjukkan bahwa lokasi kejadian bukan berada di Sragen.
“Informasi yang menyebutkan kejadian tersebut berlangsung di Sragen adalah tidak benar dan menyesatkan,” jelas AKBP Petrus melalui keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).
Dari hasil penyelidikan Unit Reskrim Polres Sragen, AH warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen adalah pihak yang menyebarkan ulang video melalui status WhatsApp miliknya.
AH mengaku mendapatkan video tersebut melalui aplikasi Status Saver, yang secara otomatis menyimpan video dari status WhatsApp, Instagram, maupun Facebook pengguna lain yang pernah dilihat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung fokus dalam penanganan korban kebakaran Kapuk Muara, RT 17/RW 004, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara di lokasi pengungsian. Pramono belum mau bicara apakah warga akan direlokasi atau tidak.
“Sementara ini, kita fokus untuk korban yang ada di tempat ini,” kata Pramono kepada wartawan Minggu (8/6/2025).
Politikus senior PDIP itu juga menegaskan,, tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran hebat tersebut.
“Tetapi yang menjadi catatan yang baik adalah tidak ada korban sama sekali,” ujar dia.
Pramono menginstruksikan kepada seluruh pihak terkait untuk optimal dalam memberikan bantuan kepada korban terdampak, khususnya para balita.
“Balita menjadi prioritas bagi kami. Karena hampir, tadi ada bayi yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, kebetulan saya berdialog secara langsung, relatif apa yang menjadi kebutuhan dasarnya terpenuhi,” tutup Pramono.
