TRENTINOBOOK

^{_{Acara peluncuran aplikasi SIRENA miliki BNN yang terintegrasi dengan layanan SATU SEHAT milik Kemenkes di Jakarta, Kamis (24/10/2024). (ANTARA/HO-BNN RI)}}

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI meluncurkan aplikasi rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika SIRENA (Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba) yang terintegrasi dengan layanan SATU SEHAT milik Kementerian Kesehatan melalui Rekam Medis Elektronik di Jakarta, Kamis (24/10).

Pelaksana Tugas Deputi Rehabilitasi BNN dr. Farid Amansyah mengatakan transformasi SIRENA yang kini terintegrasi ke dalam platform SATU SEHAT menandakan bahwa fasilitas rehabilitasi BNN memiliki izin operasional sebagai pemberi layanan kesehatan.

“Hal ini merupakan peluang bagi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengembangkan fasilitas rehabilitasi di Indonesia,” ujar Farid dalam acara tersebut seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan terintegrasinya aplikasi SIRENA dengan layanan SATU SEHAT juga dapat dimanfaatkan sebagai dokumentasi dalam pelayanan rehabilitasi yang diberikan petugas rehabilitasi serta memantau obat-obatan yang berisiko disalahgunakan pada layanan kesehatan milik BNN di seluruh Indonesia.

SIRENA terus bertransformasi guna mendukung pengembangan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (e-government) dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Dibangun sejak tahun 2016, SIRENA dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk teknis untuk memastikan agar klien mendapat dukungan yang komprehensif dari awal pendaftaran hingga pemantauan berkelanjutan pasca rehabilitasi dan terminasi.

Peluncuran integrasi kedua platform tersebut dilakukan Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom di Gedung Tan Satrisna-BNN, Jakarta.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala BNN RI berpesan kepada Kedeputian Rehabilitasi BNN untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya serta memberikan berbagai pelatihan kepada petugas layanan rehabilitasi agar mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. https://kadobetslot.online/

^{_{Polisi memasang pita garis polisi pada kapal motor pengangkut etnis Rohingya di Pelabuhan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (25/10/2024). ANTARA/Risky Hardian Saputra}}

Polres Aceh Selatan menyita satu kapal motor pengangkut imigran etnis Rohingya di perairan Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai barang bukti tindak pidana penyelundupan orang.

“Kapal motor pengangkut imigran etnis Rohingya berada di Pelabuhan Labuhan Haji. Kapal tersebut sudah dipasang pita garis polisi,” kata Kapolres Aceh Selatan AKBP Mughi Prasetyo Habrianto di Aceh Selatan, Jumat.

Kapal motor tersebut dengan nama KM Bintang Raseki dengan bobot 38 gross ton (GT). Kapal tersebut menjadi barang bukti kasus tindak pidana penyelundupan orang dengan tiga tersangka.

Sebelumnya, Polres Aceh Selatan menangkap tiga orang terkait keberadaan 151 imigran etnis Rohingya di Perairan Labuhan Haji. Ketiganya ditangkap di Pos Lantas Sibande, Pakpak Barat, Provinsi Sumut, Jumat (18/10).

Ketiganya berinisial F (35), warga Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian, A (33), warga Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan I (32), warga Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan informasi awal, F berperan menunggu kedatangan imigran etnis Rohingya di tepi pantai Desa Lhong Beurawe, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan A dan I berperan membeli kapal motor senilai Rp600 juta.

Kapolres Aceh Selatan itu menyebutkan proses penyidikan perkara tersebut sudah diambil alih Polda Aceh. Kemungkinan, kapal motor pengangkut etnis Rohingya itu akan dibawa ke Banda Aceh.

“Untuk sementara, kapal tersebut dilabuhkan di Pelabuhan Labuhan Haji sebelum dibawa ke Banda Aceh untuk proses lebih lanjut,” kata Mughi Prasetyo. https://kas138vip.org

_{^{Tim Bapenda Provinsi Papua Barat berdiskusi dengan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat di Bandung, Jabar, Kamis (24/10/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking}}

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat melakukan studi banding transformasi digital ke Bapenda Jawa Barat, sebagai upaya mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah.

Ketua Tim Studi Lapangan Bapenda Papua Barat Sarce Meidodga di Bandung, Jabar, Kamis, mengatakan inovasi digital yang diterapkan oleh Bapenda Jawa Barat patut diadopsi dalam meningkatkan realisasi penerimaan asli daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi.

“Kami melihat Bapenda Jawa Barat punya banyak terobosan dan strategi inovatif untuk menggenjot pendapatan daerah,” kata Sarce.

Ia menyebut Bapenda Papua Barat berkomitmen mengembangkan kanal digital secara bertahap dalam memudahkan semua wajib pajak melakukan transaksi secara nontunai dan aplikasi yang sudah disiapkan yaitu Smartline khusus pembayaran PKB.

Penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pendapatan maupun retribusi daerah yang sudah rampung beberapa waktu lalu juga menggunakan data pembanding setelah studi lapangan ke Bapenda Jawa Barat dan Bapenda Jawa Tengah.

“Ke depannya, kami rencana hadirkan aplikasi untuk pembayaran retribusi daerah. Transformasi digital pasti bertahap,” ujar Sarce.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan studi lapangan juga bertujuan mengetahui kesiapan Bapenda Jawa Barat dalam menyikapi penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Opsen atau tambahan pungutan terhadap tiga jenis pajak daerah itu akan diberlakukan secara menyeluruh mulai Januari 2025, sehingga masing-masing pemerintah daerah perlu melakukan pembahasan terlebih dahulu tentang strategi implementasi.

“Opsen tiga jenis pajak mulai berlaku 5 Januari 2025. Kami lihat Bapenda Jawa Barat sudah sangat siap, jadi kami lakukan diskusi dengan mereka,” jelas Sarce.

togel2win

_{^{Pelatih Kepala Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto (tengah) bersama sang kapten Putu Panji (kanan) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (27/8/2024) (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)}}

Timnas Indonesia U-17 akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U-17 2025 (AFC U-17 Asian Cup) yang digelar di Arab Saudi sebagai tuan rumah. Pada pertandingan pertama fase grup melawan Kuwait, Indonesia akan bertandang ke Al Ahmadi Stadium yang menjadi markas tim Kuwait.

Dalam Grup G, Timnas Indonesia U-17 bersaing dengan tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Keempat tim ini akan berebut tiket untuk lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Skuad asuhan Nova Arianto akan berlaga di babak Kualifikasi yang berlangsung di Stadion Al Ahmadi, Kuwait, dari 23-27 Oktober 2024. Turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda untuk memperlihatkan kemampuan mereka di level internasional.

Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-17 akan memulai perjuangan melawan tuan rumah Kuwait pada Rabu malam ini (23/10). Dua hari setelahnya, skuad Garuda Muda akan bertanding melawan Kepulauan Mariana Utara pada Jumat malam (25/10), sebelum menutup laga dengan melawan Australia pada Minggu malam (27/10).

Persaingan di Grup G dipastikan akan berlangsung ketat, karena hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Dari 10 runner-up grup, hanya lima tim terbaik yang akan melaju ke Piala Asia U-17 2025 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi.

Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U-17 kualifikasi Piala Asia 2025

1. Indonesia vs Kuwait (Rabu, 23 Oktober 2024)

– Stadion: Al Shabab SC Stadium

– Waktu: 21.30 WIB

– Siaran langsung: RCTI

– Live streaming: Vision+

2. Kepulauan Mariana Utara vs Indonesia (Jumat, 25 Oktober 2024)

– Stadion: Al Shabab SC Stadium

– Waktu: 21.30 WIB

– Siaran langsung: RCTI

– Live streaming: Vision+

3. Australia vs Indonesia (Minggu, 27 Oktober 2024)

– Stadion: Al Shabab SC Stadium

– Waktu: 21.30 WIB

– Siaran langsung: RCTI. https://one38-klub.com/

^{_{Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/10/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.}}

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui komposisi pimpinan komisi yang terdiri dari 20 ketua dan 80 wakil ketua untuk setiap komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang terdiri dari 13 komisi dan 7 badan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan sebelumnya telah disetujui bahwa komposisi keanggotaan pada setiap komisi atau AKD berjumlah 44-45 orang. Namun, menurutnya telah disepakati juga bahwa ada batas terendah jumlah anggota yakni sebanyak 41 orang dan batas maksimal sebanyak 49 orang.

“Sebagaimana ketentuan ambang batas minimal dan maksimal tersebut di atas dapat disetujui?” kata Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam agenda rapat penentuan komposisi pimpinan komisi tersebut, dia pun menunjukkan tabel yang berisi komposisi pimpinan. Adapun Fraksi PDIP, Partai Golkar, dan Partai Gerindra, mengisi hampir seluruh kursi pimpinan komisi di DPR RI.

Berikut komposisi ketua dan wakil ketua komisi serta badan di DPR RI yang didapatkan oleh fraksi-fraksi partai politik:

PDI Perjuangan
Ketua: 4 (Komisi I, Komisi V, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)
Wakil Ketua: 16

Partai Golkar
Ketua: 3 (Komisi X, Komisi XI, Komisi XII)
Wakil Ketua: 17

Partai Gerindra
Ketua: 3 (Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi)
Wakil Ketua: 16

Partai NasDem
Ketua: 3 (Komisi II, Komisi IX, Komisi XIII)
Wakil Ketua: 6

Partai Kebangkitan Bangsa
Ketua: 2 (Komisi VI, Komisi VII)
Wakil Ketua: 9

Partai Keadilan Sejahtera
Ketua: 2 (Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Aspirasi Masyarakat)
Wakil Ketua: 6

Partai Amanat Nasional
Ketua: 2 (Komisi VII, Mahkamah Kehormatan Dewan)
Wakil Ketua: 4

Partai Demokrat
Ketua: 1 (Badan Urusan Rumah Tangga)
Wakil Ketua: 6.

^{_{Artis Sandra Dewi bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Moeis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/nym/aa.}}

 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendalami kesaksian selebritas sekaligus istri terdakwa kasus dugaan korupsi timah Harvey Moeis, yakni Sandra Dewi, terkait persoalan 88 tas mewah yang tersita dalam kasus tersebut.

Saat ditemui setelah persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, JPU Kejagung Zulkipli menjelaskan salah satu contoh perjanjian iklan tas mewah yang ditunjukkan Sandra tidak bisa dipastikan sifatnya hanya pinjaman atau lainnya.

“Kami melihat ada beberapa yang tentu masih perlu dikonfirmasi sekali lagi, karena ketika saksi menerangkan mengenai endorsement (iklan), kami sampai dengan persidangan tadi belum lihat dukungan perjanjian endorsement-nya seperti apa,” kata JPU.

Selain mendalami kesaksian Sandra, JPU juga akan mencermati bukti-bukti yang diajukan penasihat hukum beserta Harvey pada sidang pembelaan nantinya mengenai tas itu.

Adapun dalam persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, Sandra bersikeras tak ada satu pun tas mewah miliknya yang disita penyidik berasal dari sang suami.

Ia menuturkan berbagai tas mewah dan bermerek itu didapatkan dari hasil jasa iklan yang dibuka sejak tahun 2012.

Pada 2014, terdapat lebih dari 23 toko tas bermerek di Indonesia yang sepakat bekerja sama dengan Sandra dalam kegiatan endorsement.

Dalam sidang itu, Sandra pun membawa satu buah koper berisikan dokumen perjanjian kerja sama iklan berbagai tas mewah yang dimilikinya untuk mendukung kesaksian.

Sandra Dewi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.

Kasus dugaan korupsi timah antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) dan Suparta selaku Direktur Utama PT RBT.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan resmi mengemban tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Pria yang akrab disapa Zulhas itu diberikan target Prabowo agar Indonesia bisa berswasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Zulhas mengaku sudah punya strateginya.

“Saya diberi Menteri Koordinasi agar kit bisa swasembada pangan dalam 5 tahun kita sudah punya garis besar strateginya,” ungkap Zulhas di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lalu apa strategi Zulhas agar Indonesia bisa swasembada pangan? Menurut Zulhas nantinya pemerintah akan melakukan klasterisasi pangan. Jadi masing-masing daerah punya kontribusi untuk menghasilkan produk pangan yang berbeda.

“Pertama tidak mungkin mengandalkan Pulau Jawa saja, Sumatera juga sudah banyak sawit. Masa depan untuk padi, gula, dan jagung itu di Papua sekarang kita coba di Merauke. Nanti dibagi-bagi lagi klasternya, Sulawesi apa mungkin cokelat dan cengkeh itu akan jadi unggulan,” bebernya.

Zulhas menekankan swasembada pangan bukan hanya terbatas pada beras, jagung dan kedelai, tetapi komoditas strategis lainnya.

“Sumatera mungkin kopi dan lada, kelapa juga bisa. Jadi bukan cuma beras dan gula, jagung tapi juga unggulan lainnya insya allah 5 tahun ini akan bisa,” sebutnya.

https://shotatlovecasting.com/

Budi Arie Setiadi merupakan mantan wartawan Indonesia dan sempat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia sejak 17 Juli 2023 hingga Oktober 2024.

Budi Arie juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Oktober 2019 -Juli 2023.

Dalam Kabinet Indonesia Merah Putih di bawah Pemerintahan Prabowo Subianto, Budi Aerie ditunjuk sebagai Menteri Koperasi.

Budi Arie lahir di Jakarta 20 April 1969. Lulusan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (1996) dan Program Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial Universitas Indonesia (2006). Semasa mahasiswa, Budie aktif dalam gerakan mahasiswa, termasuk menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP UI 1994 dan Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada tahun 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar (KB) UI. Pada tahun 1998, Budi Arie menginisiasi dan mendirikan surat kabar “BERGERAK”.

Sebelumnya, ia juga aktif mengelola mingguan Media Indonesia pada tahun 1994-1996. Dan merintis Mingguan Ekonomi Kontan serta menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.

Budi Arie juga pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Budi Arie Setiadi, melaporkan total kekayaan sebesar Rp102,12 miliar per 27 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp62,76 miliar, serta alat transportasi dan mesin sebesar Rp830 juta yang terdiri dari:

– Mobil Honda HR-V RU5 1.8 RS Tahun 2019 senilai Rp380 juta

– Mobil Honda HR-V Tahun 2016, hadiah, senilai Rp210 juta

– Mobil VW Scirocco Tahun 2014 senilai Rp240 juta

Selain itu, Budi Arie memiliki surat berharga senilai Rp24,5 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp11,66 miliar. Total kekayaan bersih yang tercatat mencapai Rp102,12 miliar tanpa adanya utang.

https://perfumista.net/

Natalius Pigairesmi menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) pada 20 Oktober 2024, di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pria yang akrab disapa Pigai ini lahir di Paniai, Papua, pada 25 Desember 1975. Ia merupakan seorang aktivis HAM yang dikenal luas di Indonesia.

Pigai mengawali pendidikan formalnya dengan meraih gelar sarjana di bidang ilmu pemerintahan dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) APMD di Yogyakarta.

Sejak masa kuliah, Pigai sudah aktif dalam berbagai gerakan mahasiswa, terutama dalam perjuangan reformasi antara 1995 hingga 1999. Pada 1997 hingga 2000, Pigai juga menjabat sebagai ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional.

Pigai mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia (UI), kemudian melanjutkan pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara periode 2010 hingga 2011.

Natalius Pigai kemudian mengawali karir profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ir Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) dari 1999 hingga 2004. Selama periode tersebut ia dipercaya untuk menjadi moderator dialog interaktif di TVRI yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari 2006 hingga 2008.

Dia juga pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof Djohermansyah Johan pada 2010 hingga 2012.

Ia pernah aktif di lembaga swadaya masyarakat, di antaranya Yayasan Sejati yang fokus pada hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh antara 1999 hingga 2002.

Pigai pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) dan staf Yayasan Cindelaras yang berkomitmen dalam pengembangan kearifan lokal serta perjuangan hak-hak petani.

Namanya semakin dikenal publik saat ia menjadi salah satu dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari 2012 hingga 2017.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Natalius Pigai, mencatatkan total kekayaan sebesar Rp4,37 miliar per 9 Juli 2019 untuk laporan khusus sebagai calon pejabat negara.

Harta tersebut terdiri dari alat transportasi dan mesin senilai Rp300 juta, yang berupa:

– Mobil CRV Jeep Tahun 2011 senilai Rp300 juta

Selain itu, Natalius memiliki surat berharga senilai Rp2 miliar serta kas dan setara kas sebesar Rp2 miliar. Total kekayaan bersih yang tercatat mencapai Rp4,37 miliar tanpa adanya utang.

https://politicsoftrust.net/

Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut dilantik bersamaan dengan para menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional sesuai dengan Keppres 139 P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dalam Keppres tersebut berbunyi, Presiden RI menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan ke satu terhitung sejak pelantikan mengangkat Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa saja tugas Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini?

Luhut menyebut, Presiden Prabowo memintanya untuk membantu tata kelola dengan digitalisasi, seperti halnya yang sudah diterapkan pada Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) pada komoditas batu bara dan nikel.

“Ya Pak Presiden minta bantu untuk tata kelola itu dengan digitalisasi. Saya kira membuat kita lebih efisien. Salah satu revenue kita di e-katalog Simbara batu bara, Simbara nikel, dan juga … itu menjadi target Presiden,” tuturnya saat ditemui usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

“Saya pikir kita lakukan kalau kita bersama-sama mestinya dalam 1-2 tahun ini quick win daripada Presiden Prabowo. Saya kira e-katalog versi 6 mulai akan diluncurkan oleh Beliau. Segera untuk akan membuat 85% apa namanya government procurement,” jelasnya.

https://senyaporiginac.org/