Tim Bapenda Provinsi Papua Barat berdiskusi dengan Tim Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Jawa Barat di Bandung, Jabar, Kamis (24/10/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Baratmelakukan studi banding transformasi digital ke Bapenda Jawa Barat, sebagai upaya mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah.
Ketua Tim Studi Lapangan Bapenda Papua Barat Sarce Meidodga di Bandung, Jabar, Kamis, mengatakan inovasi digital yang diterapkan oleh Bapenda Jawa Barat patut diadopsi dalam meningkatkan realisasi penerimaan asli daerah baik dari sektor pajak maupun retribusi.
“Kami melihat Bapenda Jawa Barat punya banyak terobosan dan strategi inovatif untuk menggenjot pendapatan daerah,” kata Sarce.
Ia menyebut Bapenda Papua Barat berkomitmen mengembangkan kanal digital secara bertahap dalam memudahkan semua wajib pajak melakukan transaksi secara nontunai dan aplikasi yang sudah disiapkan yaitu Smartline khusus pembayaran PKB.
Penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang pendapatan maupun retribusi daerah yang sudah rampung beberapa waktu lalu juga menggunakan data pembanding setelah studi lapangan ke Bapenda Jawa Barat dan Bapenda Jawa Tengah.
“Ke depannya, kami rencana hadirkan aplikasi untuk pembayaran retribusi daerah. Transformasi digital pasti bertahap,” ujar Sarce.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan studi lapangan juga bertujuan mengetahui kesiapan Bapenda Jawa Barat dalam menyikapi penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Opsen atau tambahan pungutan terhadap tiga jenis pajak daerah itu akan diberlakukan secara menyeluruh mulai Januari 2025, sehingga masing-masing pemerintah daerah perlu melakukan pembahasan terlebih dahulu tentang strategi implementasi.
“Opsen tiga jenis pajak mulai berlaku 5 Januari 2025. Kami lihat Bapenda Jawa Barat sudah sangat siap, jadi kami lakukan diskusi dengan mereka,” jelas Sarce.