Petugas berjalan di depan armada baru bus listrik BRT Transjakarta di lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (10/12/2024). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meluncurkan 200 armada baru bus listrik BRT Transjakarta yang merupakan bagian dari strategi untuk mendukung pencapaian “Net Zero Emission” di tahun 2050. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/pri.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara bertahap mengoperasikan sebanyak 200 bus listrik yang mulai diluncurkan pada Selasa (10/12) lalu di berbagai koridor termasuk koridor 2.
Dengan dioperasikannya beberapa unit bus listrik yang diluncurkan di koridor 2, maka kini koridor tersebut telah sepenuhnya mengoperasikan bus listrik.
“Full koridor 2 sudah menggunakan bus listrik dan nanti bertahap koridor lain sampai 31 Desember (2024) kami juga akan implementasikan (bus listrik),” kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza di Jakarta, Rabu.
Adapun koridor 2 Transjakarta melayani rute Pulo Gadung-Monumen Nasional (Monas). Namun, Welfizon tak menyebutkan jumlah unit bus listrik yang beroperasi di koridor tersebut.
“Kami mendapatkan respon yang sangat positif dari pelanggan terutama di koridor 2, karena ini menjadi pengalaman baru untuk pelanggan,” kata Welfizon.
Transjakarta telah meluncurkan sebanyak 200 unit bus untuk menggenapi target 300 unit bus yang dioperasikan Transjakarta hingga akhir tahun 2024.
Peluncuran 200 unit bus listrik ini merupakan kolaborasi antara PT Transjakarta dengan operator antara lain Perum Damri, PT Bianglala Metropolitan dan PT Sinar Jaya.
Dituturkan Welfizon, Jakarta berkomitmen mengurangi emisi karbon, dengan target “net zero emission” pada 2050 dan dapat mencapai 100 persen elektrifikasi kendaraan umum pada 2030.
Lalu, dengan bus listrik, potensi ini meningkat menjadi 422 ribu ton CO₂e (karbodioksida ekuivalen) atau setara dengan menanam 1,5 juta bibit pohon atau mendaur ulang 32 ribu ton sampah.
Selain itu, dengan hadirnya bus listrik, Transjakarta dapat menghadirkan moda transportasi yang lebih efisien dan hemat biaya operasional hingga 5-10 persen.
Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (tengah) saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/12/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) mengaku dirinya, keluarganya, maupun terdakwa lainnya dalam kasus timah tidak pernah punya, melihat, bahkan menikmati uang korupsi senilai Rp300 triliun.
“Angka itu 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita mungkin, jadi saya mohon izin klarifikasi kepada masyarakat Indonesia bahwa kami tidak pernah menikmati uang sebesar itu,” ungkap Harvey saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
Harvey merasa janggal dengan perhitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi timah. Apalagi, dalam sidang pemeriksaan beberapa waktu lalu, ahli yang menghitung kerugian negara tersebut tidak profesional.
Sikap tidak profesional dimaksud, antara lain, dengan kesaksian ahli yang dimulai dengan kalimat ketidakpedulian terhadap kondisi penambangan liar di Bangka Belitung.
Ahli juga malas menjawab saat terdakwa, penasihat hukum, masyarakat, hingga majelis hakim ingin menggali keterangannya di persidangan.
Begitu pula, lanjut dia, ketika pihaknya memohon hasil perhitungan ahli untuk lebih diteliti. Saat itu permohonan tersebut ditolak mentah-mentah.
“Sungguh sangat tidak etis untuk seorang ahli profesor,” ucap dia.
Maka dari itu, hingga saat ini Harvey mengaku masih sangat bingung asal dari perhitungan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam kasus timah.
Dengan demikian, dirinya menilai auditor, jaksa, maupun masyarakat Indonesia sudah terkena prank oleh ahli tersebut.
“Saya yakin majelis hakim tidak akan bisa di-prank oleh ahli,” tutur Harvey.
Dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022, Harvey dituntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 12 tahun serta pidana denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.
Selain itu, Harvey juga dituntut agar dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider pidana penjara selama 6 tahun.
Harvey dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer.
Selain Harvey, terdapat pula Suparta selaku Direktur Utama PT RBT dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT yang dijatuhkan tuntutan dalam sidang yang sama.
Suparta dituntut untuk dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang sama dengan Harvey sehingga dituntut dengan pasal yang sama.
Terdakwa Suparta dituntut pidana penjara selama 14 tahun, pidana denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan 1 tahun, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp4,57 triliun subsider pidana penjara selama 8 tahun.
Sementara itu, Reza dituntut agar dinyatakan secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Terdakwa Reza dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebanyak Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.
Dalam kasus korupsi timah, ketiga terdakwa tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.
Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.
Dalam kasus itu, Harvey didakwa menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim, sedangkan Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun. Kedua orang tersebut juga didakwa melakukan TPPU dari dana yang diterima.
Reza diduga tidak menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tersebut. Namun, yang bersangkutan didakwa terlibat serta mengetahui dan menyetujui semua perbuatan korupsi itu.
Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso. ANTARA/Azmi Samsul Maarif
Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso mengaku dirinya akan merayakan Natal bersama keluarganya setelah sampai dan tinggal di negara asalnya yakni Filipina.
“Saya akan merayakan Natal di Filipina bersama keluarga,” ucapnya dalam konferensi pers di Tangerang, Selasa malam.
Ia mengaku bahwa perasaan yang dialaminya saat ini sangat bahagia, sebab dirinya bisa dipulangkan ke Filipina dan dapat bertemu anak serta keluarganya.
“Aku harus pulang, karena saya punya keluarga dan anak di sana yang menunggu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mary Jane menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra karena telah menyetujui pemulangan dirinya ke Filipina.
“Kepada Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Romualdez Marcos Jr juga saya mengucapkan terima kasih banyak,” kata dia.
Mary Jane telah mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.
Setelah itu, ia dipulangkan ke negara asalnya yakni Filipina dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.
Sebelumnya, Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.
Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.
Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.
Sejumlah personel keamanan gabungan saat berjaga di lokasi pemungutan suara ulang Pilkada 2024 tepatnya di TPS 05 yang berada di SDN Cisarua 4, Desa Warnasari, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jabar pada Minggu, (1/12/2024). ANTARA/Aditya A Rohman
Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 hingga penghitungan suara usai di tempat pemungutan suara (TPS) 05, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu berjalan kondusif.
“Selama pelaksanaan pemungutan suara ulang hingga selesai penghitungan suara di TPS 05 yang berada di SDN Cisarua 4, Kecamatan Sukabumi tidak ada gangguan keamanan, semuanya berjalan lancar dan kondusif,” katanya di Sukabumi, Minggu.
Rita mengapresiasi antusiasme warga yang tetap hadir untuk menyalurkan suaranya, meskipun jumlah yang datang untuk memilih calon pemimpin Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat ini berkurang sedikit.
Di tempat yang sama, Kabagops Polres Sukabumi Kota Kompol Deden Sulaeman usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara ulang mengimbau kepada petugas keamanan gabungan untuk memastikan keamanan terjaga hingga kegiatan tersebut selesai.
Secara umum kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota sejak pemungutan suara serentak pada Rabu (27/11) hingga selesainya pemungutan suara ulang untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi berjalan lancar dan kondusif.
Pihaknya berharap, seluruh tahapan pilkada hingga pelantikan Bupati-Wabup Sukabumi terpilih masa jabatan 2025-2030 bisa tetap kondusif. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati dan menerima hasil pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
“Tentunya situasi ini tidak hanya tercipta berkat kinerja Polri, TNI maupun intansi terkait lainnya melainkan dibantu oleh peran serta seluruh lapisan masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga suasana kondusif,” tambahnya.
Ia pun mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah membantu mewujudkan suasana kondusif selama pelaksanaan pilkada hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Ia berharap kondisi keamanan seperti ini terus terjaga sampai pelantikan kepala daerah terpilih.
Daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat di TPS 05 sebanyak 525 orang, sedangkan dalam pemungutan suara ulang yang hadir sebanyak 260 orang ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 12 orang.
Menteri Agama Nasaruddin Umar (kedua kiri) didampingi Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i (kiri), Wakil Ketua Umum DP MUI Marsudi Syuhud (ketiga kanan) dan Sekretaris Jenderal DP MUI Amirsyah Tambunan (kanan) memberikan keterangan usai menghadiri rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/Spt.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud meminta masyarakat bersabar dalam menunggu hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, hingga ada keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami memohon kepada masyarakat luas untuk tetap sabar menunggu perhitungan resmi dari KPU. Semua ini telah diatur dalam undang-undang yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat,” kata Marsudi Syuhud melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.
Marsudi menegaskan bahwa kesuksesan pilkada tidak hanya dilihat dari proses pemilihan tetapi juga dari cara masyarakat menghormati hasil dan aturan hukum yang berlaku.
Ia menekankan segala bentuk perselisihan atau ketidakpuasan harus diselesaikan melalui jalur hukum, sebab menurutnya sikap terburu-buru atau tindakan yang melanggar hukum, menurutnya, hanya akan merusak tatanan demokrasi.
“Ketika ada masalah, kembalikanlah kepada hukum yang telah disepakati bersama. Hormati lembaga-lembaga seperti KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras untuk menyukseskan proses ini,” ujarnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Uchuwan ini menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga integritas demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bukti bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil.
Menurutnya, peran hukum tidak boleh dipandang parsial. Semua pihak, baik kandidat maupun pendukungnya harus bersatu setelah keputusan MK untuk membangun negara ke arah yang lebih baik.
“Hukum adalah hasil dari perkembangan masyarakat itu sendiri, dan kita harus menjadikannya sebagai pegangan bersama,” ujarnya.
Marsudi juga turut mengapresiasi kerja keras pemerintah dan semua pihak yang berkecimpung atas kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024 ini.
Adapun bagi pemimpin yang nantinya terpilih, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk bertindak demi kemaslahatan rakyat, sebab kebijakan pemimpin harus didasarkan pada manfaat bagi masyarakat luas.
“Kita percayakan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi rakyat. Selamat kepada para calon yang terpilih, semoga mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” tutur Marsudi Syuhud.*
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay bersama Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat meninjau TPS 23 depan Asrama Brimob KS Tubun, Jakarta Barat, Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menyebutkan sampai saat ini belum ada laporan gangguan terkait kesiapan pemungutan Pilkada DKI Jakarta yang bakal diselenggarakan pada Rabu (27/11).
“Kita memastikan sampai saat ini di seluruh wilayah jajaran hukum Polda Metro Jaya belum ada laporan-laporan yang khususnya mengganggu tentang Pilkada, secara umum Alhamdulillah masih kondusif dan ini terus kita pertahanankan,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Karyoto juga menjelaskan semua personel Kepolisian yang telah ditugaskan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah mulai bertugas.
“Karena memang untuk malam ini juga dia yang menjaga logistik pemilu besok pendistribusiannya, tergantung tipe-tipe dari TPS yang kita hadapi,” katanya.
Kapolda Metro Jaya bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Selasa meninjau sejumlah TPS di Jakarta untuk memastikan kesiapan hari pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu.
“Tujuannya hari ini adalah memastikan kesiapan Pilkada besok. Insya Allah kami siap. Mohon dukungan dari media dan seluruh elemen masyarakat,” kata Teguh.
Teguh mengungkapkan pihaknya sudah memetakan TPS yang rawan banjir dan menyiapkan strategi mitigasi.
“Kalau besok hujan dan banjir, kita akan pindahkan TPS ke lokasi alternatif, seperti halaman sekolah, ruko atau RPTRA. Kami juga berusaha meminimalisir TPS di lokasi rawan banjir,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut selain diikuti oleh Kapolda Metro Jaya dan Pj Gubernur DKI Jakarta, juga didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Ketua KPU DKI Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha dan Sekda DKI Marullah Matali.
Peninjauan dimulai dari TPS 23 depan Asrama Brimob KS Tubun, Jakarta Barat, yang berlangsung selama 20 menit sebelum rombongan melanjutkan kunjungan ke TPS Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
Ketua Majelis Hakim PN Andoolo Stevie Rosano saat membacakan putusan perkara guru honorer Konawe Selatan Supriyani, Senin (25/11/2024). ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani.
Anggota majelis hakim PN Andoolo Vivi Fatmawaty Ali saat membacakan amar putusan mengatakan bahwa dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua.
“Maka majelis hakim sependapat dengan nota pembelaan terdakwa maka majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa,” kata Vivi.
Senada dengan itu, Ketua Majelis Hakim PN Andoolo Stevie Rosano juga mengungkapkan bahwa terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sehingga pihaknya memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum.
“Dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam SD dan baju lengan pendek, motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana, satu buah sapu ijuk dikembalikan kepada saksi Lilis Sarlina Dewi,” ujar Stevie Rosano.
“Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Pada hari Senin, tanggal 25 November 2024,” jelasnya.
Putusan bebas guru honorer Supriyani itu disambut ucapan syukur dari para rekan-rekan dan keluarga Supriyani di dalam ruangan sidang.
Usai sidang, Supriyani tampak menangis terharu sembari memeluk rekan-rekannya yang selama ini turut serta memberikan dukungan kepadanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Saidirman (kiri) berjalan menuju ruang VIP Bandara Fatmawati-Soekarno di Kota Bengkulu, Bengkulu, Minggu (24/11/2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu pada Sabtu (23/11) sore. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/agr/pri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam bertambah menjadi delapan orang.
“Sampai dengan saat ini, sudah ada delapan orang di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
KPK telah menerbangkan delapan orang tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dalam operasi tersebut penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen, namun belum merinci berapa nominal uang yang disita dalam kegiatan tersebut.
“Juga turut diamankan uang, dokumen dan barang bukti elektronik,” ujarnya.
Salah satu pihak yang turut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK adalah Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah.
Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dengan pakaian serta hitam dan mengenakan masker dan topi putih. Dia tiba pada pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi.
Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan soal tim penyidik KPK yang menangkap tujuh orang dalam kegiatan penyidikan di Bengkulu.
“Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujar Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Alex mengatakan OTT tersebut dilakukan terkait dugaan pungutan terhadap pegawai.
“Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Alex.
Alex mengatakan uraian lengkap perkara tersebut beserta siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung sore ini.
“Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujar Alex.
Pada kesempatan terpisah, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata membenarkan soal adanya kegiatan KPK di Bengkulu. Dia mengatakan ada pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolresta Bengkulu.
“Iya betul KPK, cuma untuk kegiatannya kita tunggu sebentar. Untuk jumlahnya saya belum tahu, kita tunggu saja dulu. Karena yang melakukan kegiatan bukan Polresta Bengkulu dan saya tidak tahu apa-apa kegiatannya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar dia di Kota Bengkulu, Sabtu.
Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (tengah) menghadiri kampanye akbar terakhir di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta dan mengingatkan agar jangan ragu mencoblos nomor 1 saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024.
“Saya dan Pak Suswono mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, terima kasih dari hati yang terdalam,” kata Ridwan Kamil saat kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu.
Kang Emil menjelaskan dia dan Suswono datang dengan niat yang tulus untuk mengurusi bapak dan ibu, untuk menyayangi anak-anak, untuk mengayomi semua agama, mengayomi semua golongan dan mengayomi semua etnis.
“Karena kami berdua adalah pemimpin Pancasila. RIDO adalah pemimpin yang berpijak pada Pancasila. Semua golongan agama akan kami lindungi,” ujarnya ke hadapan puluhan ribu orang yang hadir.
Suswono juga menjabarkan program-program unggulan RIDO. Mulai sekolah gratis, sembako murah sampai layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
RIDO juga menyiapkan program untuk meningkatkan kesejahteraan warga, seperti dana RW Rp1 miliar, kredit tanpa agunan bagi pelaku usaha kecil, perluasan akses transportasi publik serta penyediaan hunian murah untuk seluruh masyarakat Jakarta.
Suswono pun memastikan pendekatan pembangunan Jakarta akan melibatkan masyarakat secara luas.
“Dan kami juga akan menyelesaikan persoalan klasik Jakarta seperti macet, banjir dan polusi. Kami akan tanam tiga juta pohon di Jakarta. Insya Allah Jakarta tidak lagi panas, polusinya berkurang,” katanya.
Menteri Pertanian periode 2009-2014 tersebut juga menyebutkan jangan ragu-ragu lagi untuk memilih RIDO.
“Pak Ridwan Kamil sudah berpengalaman sebagai wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat. Insya Allah untuk mimpi Jakarta Baru Jakarta Maju bukan hal yang sulit,” kata Suswono.
Bawaslu RI menggelar simulasi pengawasan pemungutan suara Pilkada 2024 di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta perlu menggaet pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) di kampanye terakhir mereka Sabtu (23/11) besok.
Jamil pun menyoroti sejumlah tokoh yang dikabarkan hadir dalam kampanye akbar di hari terakhir nanti, seperti Jokowi dan SBY di kubu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono dan Anies Baswedan di kubu paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
“Saat ini kalau saya lihat dari survei, suara dukungan ke Pramono-Rano dan Ridwan Kamil-Suswono itu tidak berbeda signifikan. Karena itu saya melihat masing-masing paslon ini tentu akan coba mempengaruhi undecided voters,” katanya dihubungi di Jakarta, Jumat.
Jamil mengutip hasil survei Litbang Kompas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano bersaing ketat dengan 38,3 persen.
Disusul Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6 persen. Sedangkan Dharma Pongrekun-Kun Wardana berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3 persen.
Sementara itu, ada sekitar 23,8 persen responden yang belum menentukan pilihan (undecided voters).
Menurut Jamil, mereka yang belum menentukan pilihan umumnya adalah pemilih rasional dan terdidik. Namun, kehadiran Jokowi, lanjutnya, dinilai tidak punya pengaruh besar terhadap pemilih rasional ini.
“Nah mereka ini tentu tidak cukup kuat dipengaruhi oleh Jokowi karena umumnya selama ini pemilih yang manut ke Jokowi itu pemilih emosional dan kurang terdidik,” ujarnya.
Berbeda dengan kehadiran Jokowi, menurut Jamil, kehadiran Anies Baswedan justru akan memberi pengaruh besar bagi kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan ini.
Kalau Pram dan Rano bisa pada kampanye akbar menggandeng Anies, ini peluangnya untuk mempengaruhi sangat besar. Karena kita tahu Anies selama ini disukai oleh orang-orang yang terdidik dan rasional,” katanya.
