Roy memulai dengan membandingkan pengalaman pemeriksaannya, dengan proses klarifikasi yang dijalani oleh Jokowi hari ini di Bareskrim Mabes Polri.
“Alhamdulillah, pada saat pemeriksaan saya sempat memperoleh award sebagai top speed, karena paling cepat. Hari ini saya kalah dengan pak Jokowi, luar biasa. Saya waktu itu masuk jam 10 kemudian selesai jam 2, itu 26 pertanyaan. Ini ada 22 pertanyaan hanya dua jam saja,” katanya dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (20/5/2025).
Roy Suryo kemudian menyinggung momen reuni Fakultas Kehutanan pada Desember 2017, di mana Jokowi disebut memperkenalkan sosok Kasmojo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Dia menyebut peristiwa tersebut difasilitasi oleh Menko PMK Pratikno.
Sudah lebih dari 8 tahun kita itu melihat pengakuan dari Pak Jokowi, peristiwanya ada di fakultas kehutanan reuni, pada Desember 2017, dia mengundang pak Kasmojo, kemudian difasilitasi disana oleh orang yang namanya Profesor Pratikno, pak Menko, kemudian pak Kasmojo diperkenalkan,”
Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Muhammad Iqbal Alqudusy mengatakan, pelarangan itu dilakukan demi keselamatan pengguna jalan, terutama anak-anak yang kerap mengoperasikan sepeda listrik tanpa pengawasan. Terlebih, belakangan ini ada 10 insiden kecelakaan melibatkan sepeda listrik hingga menyebabkan 3 korban jiwa.
“Di Aceh, sepeda listrik kami larang beroperasi di jalan raya, karena belum tersedia jalur khusus sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Banyak anak-anak sekarang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, padahal mereka belum memenuhi syarat umur, tidak pakai helm, dan tidak diawasi orang tua. Ini sangat berbahaya,” ujar Iqbal, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, perbedaan karakteristik jalan dan kecepatan kendaraan bermotor menjadi faktor utama larangan tersebut. Sepeda listrik dinilai rentan terhadap kecelakaan ketika digunakan di jalan raya yang dipadati kendaraan bermotor.
Istana melalui melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi merespon usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar partai politik (parpol) bisa mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mencegah korupsi.
Hasan mengatakan, bahwa pemerintah terbuka terhadap ide-ide yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“Kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji. Bisa didiskusikan,” tegas Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi, yang juga menjadi bagian dari visi besar pemerintahan dalam Asta Cita. Karena itu, setiap usulan yang mendukung agenda tersebut akan dipertimbangkan secara terbuka.
“Ya, yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun. Jadi, untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan. Dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum,” paparnya.
Besarnya kobaran api memaksa aparat setempat mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lokasi ke tempat yang lebih aman.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Budi Payan, mengatakan langkah evakuasi diambil untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Camat Lubuk Begalung untuk mengungsikan warga. Api cukup besar dan kondisi sangat berisiko,” ujarnya di lokasi kejadian
Budi menjelaskan, tim pemadam fokus memadamkan bagian tepi area kebakaran terlebih dahulu untuk mencegah api menjalar ke permukiman warga.
Apalagi, bahan yang terbakar merupakan karet mentah yang sangat sulit dipadamkan. “Yang terbakar karet mentah, itu sangat sulit dipadamkan dan butuh waktu lama,” katanya.
Untuk mengatasi kebakaran ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan seluruh armada yang tersedia, sebanyak 10 unit mobil damkar dan 150 personel. Bantuan juga datang dari daerah sekitar, termasuk dari Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, serta Pelindo Teluk Bayur.
Mulanya, Hasan berbicara mengenai masalah Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme yang baru saja dibentuk oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Hasan menegaskan bahwa pembubaran organisasi masyarakat (ormas) bukan menjadi sasaran utama setelah dibentuk Satgas Pemberantasan Premanisme. Namun, lebih ke mengatasi aksi-aksi premanisme yang masih marak terjadi sehingga mengganggu iklim investasi di Indonesia.
“Kita gak akan melihat ini pukul rata. Kalau ormas adalah ormas, gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme,” jelas Hasan di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
“Tindakan premanisme, mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasan menegaskan bahwa masalah premanisme harus dicarikan jalan keluar. Pasalnya, mereka yang menjadi pelaku juga merupakan anak-anak bangsa yang harus dibina dan diarahkan agar bisa produktif tanpa mengganggu pengusaha.
“Dan ini tentu nggak hari ini direncanakan, besok kejadian, nggak. Tentu perlu proses. Dan bagaimanapun mereka kan juga anak-anak bangsa Indonesia yang perlu dicarikan jalan keluar. Ya kan? Dibina, diarahkan untuk kerja-kerja lebih produktif. Kan dia sumber daya manusia kita juga bisa dibina dan dilatih,” ujarnya.
Kemudian, Hasan memberikan contoh program dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak ke barak militer. Dia pun mengatakan bahwa program ini sebagai bagian dari upaya menghilangkan aksi-aksi premanisme.
“Kang Dedi Mulyadi kan juga yang nakal, ayo dibawa ke Barak gitu. Kalau sekarang gak mau sekolah aja, divideoin, dilaporin ke Kang Dedi gitu. Ini bagian dari upaya kita bersama sebagai sebuah bangsa untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam berusaha,” katanya.
“Supaya investasi masuk di sini, orang-orang senang berusaha di sini. Sehingga kalau orang senang berusaha, lapangan kerja bisa terbuka. Kalau lapangan kerja bisa terbuka, yang tadinya gak kerja dan berusaha untuk jadi preman dan malak-malak, siapa tau tertarik untuk, atau bisa diarahkan untuk bisa bekerja dengan resmi,” pungkasnya.
Polri mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025. Kegiatan ini menyasar praktik premanisme yang kian marak dan dianggap meresahkan masyarakat serta mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.
Operasi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda dan Polres untuk melakukan penegakan hukum yang didukung oleh langkah intelijen, preemtif, dan preventif.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Operasi ini adalah upaya konkret Polri untuk memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi intimidatif, pemerasan, maupun kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok berkedok organisasi masyarakat,” kata Sandi, Jumat (9/5/2025).
Penindakan difokuskan pada berbagai bentuk kejahatan seperti pemerasan, pungutan liar, pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, pengeroyokan, penganiayaan, penghasutan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, hingga penculikan.
Viral! Mata Elang Ngamuk Ambil Paksa Pajero Mahasiswa di Transmart Juanda Bekasi
Sekelompok debt collector atau mata elang menarik atau mengambil paksa kendaraan di salah satu pusat perbelanjaan Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut viral di media sosial.
Dari video yang beredar, nampak korban seorang mahasiswa berinisial ARP (19) dikerubuti beberapa orang yang diduga mata elang. Korban didorong hingga mendapatkan tindakan intimidasi.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, menyebut peristiwa tersebut sudah dilaporkan paman korban selaku pemilik mobil ke Polres Metro Bekasi Kota.
Dia menuturkan, mobil tersebut dipinjamkan oleh paman Korban kepada ARP untuk dipakai kuliah. Namun saat ARP sedang memarkir mobil Pajero di pusat perbelanjaan, korban tiba-tiba didatangi debt collector.
“Pajero tersebut dipakai keponakan pelapor untuk kuliah. Saat di pusat perbelanjaan terjadi perampasan mobil oleh debt collector atau mata elang,” kata Binsar, Jumat (9/5/2025).
ARP saat itu mendapat intimidasi dari kelompok mata elang dan dipaksa untuk menandatangani berita serah terima kendaraan (BSTK). Setelah itu, mobil tersebut dibawa kabur pelaku.
“Disertai dengan intimidasi dan mendorong korban. Karena korban ketakutan, terpaksa menandatangani BSTK yang disuruh oleh pihak pelaku,” ujarnya.
“Untuk sementara belum. Untuk Sementara belum,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).
Dia memastikan, Prabowo sangat memberikan perhatian terhadap pembahasan RUU perampasan aset ini. Pada saat hari buruh Internasional (May Day) kemarin, Prabowo menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmennya.
Menurutnya, ini salah satu asta cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Dan Perampasan Aset, menjadi turunannya.
“Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan Perppu untuk sampai hari ini, belum,” ujarnya.
Presiden, kata dia, lebih memilih untuk coba berkomunikasi dengan para anggota dewan, dan khsusunya kepada pimpinan partai politik.
“Dan ini bukan belum didiskusikan beliau. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini salah satu juga materi,” pungkasnya.
Kubu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Gedung Bareskrim Polri. Hal itu terkait dengan kepentingan proses penyidikan kasus dugaan fitnal ijazah palsu.
Dalam hal ini, penyidik Bareskrim Polri meminta ijazah milik Jokowi. Usai menyerahkan surat tanda kelulusan tersebut, Adik Ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto yang diutus ke Bareskrim berharap kasus ini ini dengan segera rampung.
“Ya cepat selesai ini. Cepat dan gamblang begitu ya,” kata Wahyu kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).
Dia menegaskan bahwa kedatangannya ke Bareskrim Polri, karena Wahyu dipercaya Jokowi untuk menyerahkan ijazahnya kepada tim penyidik Bareskrim.
“Ya kami dipercaya Pak Jokowi untuk diutus membawa dokumen ijazah, membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja,” ucapnya.
Bareskrim Polri Tangkap Warga Asing Terkait Kasus Narkoba.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Warga Negara Asing (WNA) bernama Lima Tome Rodriguez di Bali. Ia ditangkap karena menyimpan narkotika jenis ekstasi dan sabu di mobil Mercy dan Vila.
Dir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Bea Cukai terkait adanya pengiriman paket narkotika dan peredaran Ekstasi di Bali. Dari informasi tersebut, jajaran menuju ke Bali untuk melakukan pencarian terhadap Rodriguez.
Setibanya di Bali pada Senin, 21 April 2025, tim Bareskrim langsung berkoordinasi dengan pihak jasa pengirim untuk mengantarkan paket diduga narkotika itu ke sebuah Vila Kayu Suar yang berada di Jalan Mertasari, Sidakarya, Denpasar, Bali.
“Selanjutnya di sekitaran Villa Kayu Suar dan sekitar Pukul 04.30 WITA, datang seseorang WNA yang mengambil Paket di Resepsionis Vila Kayu Suar tersebut, kemudian tim bergerak cepat langsung mengamankan terhadap target,” kata Eko dalam keterangan, Jumat (9/5/2025).
Tim yang telah menangkap Rodriguez langsung melakukan interogasi lalu menggeledah badan dan mobil Mercy miliknya. Dari penggeledahan paket tersebut, ditemukan 12 buah kemasan yang total isinya 596 butir ekstasi.
