{Update} LHKPN: Raline Shah Belum Tuntas, Ivan Seventeen Masih di Draft
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Staf Khusus Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Komdigi, Raline Shah belum tuntas. Sebab, masih menunggu kelengkapan surat kuasa.
“KPK masih menunggu kelengkapan surat kuasa, sebagai salah satu syarat kelengkapan verifikasi administratif,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangannya, Jumat (27/6/2025).
Untuk Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah alias Ivan Seventeen juga belum bisa diakses di laman elhkpn.kpk.go.id.
“Pelaporannya masih draft,” ujarnya.
KPK pun mengimbau agar pelaporan LHKPN dapat segera dilengkapi dan diselesaikan prosesnya. Sebab, penyampaian LHKPN sebagai wujud komitmennya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada aspek pencegahan.
“Kepatuhan pelaporan LHKPN juga akan menjadi teladan baik bagi jajaran pegawai di lingkungan kerjanya, dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya,” ucap Budi.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto telah melengkapi LHKPN-nya. Jumlah kekayaannya pun sudah bisa diakses.
“Penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan ya, mengambil keterangan 49 saksi di antaranya saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis (26/6/2025).
Ade Ary menuturkan, para saksi yang diperiksa tersebut yakni orang-orang yang dinilai mengetahui, mendengar hingga melihat adanya peristiwa yang dilaporkan.
Selain itu, petugas juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dilaporkan. “Dan para terduga terlapor (sudah diperiksa),” jelas dia.
Laporan Jokowi di Polda Metro
Sebagai informasi, Jokowi melaporkan lima orang berinisial berinisial RS, ES, RS, T dan K terkait tuduhan atau fitnah ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas pasal fitnah hingga pencemaran nama baik.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku
Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Aturan itu memberikan keistimewaan kepada saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pidana atau disebut justice collaborator.
Dari lampiran beleid yang diakses dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Rabu (25/6/2025), PP Nomor 24 Tahun 2025 diteken Presiden Prabowo pada 8 Mei 2025. Dalam aturan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada justice collaborator berupa keringanan hukum atau bebas bersyarat.
Aturan ini dikeluarkan dengan menimbang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap saksi pelaku dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta menjamin hak saksi pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana, perlu mengatur mengenai mekanisme penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku.
Bahwa pengaturan mengenai mekanisme penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku belum diatur secara komprehensif dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan,” dikutip dari beleid poin menimbang huruf b.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, mendorong pembangunan sanitasi modern untuk masyarakat Jakarta. Untuk itu, pihaknya bakal mengawal proyek strategis ini berjalan tepat waktu dan sesuai tujuan.
Bersama Anggota Komisi B lainnya, ia menyambangi lokasi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 23 Juni 2025. Ia ingin memastikan proyek tersebut berjalan sesuai harapan yakni, bisa meningkatkan kualitas sanitasi dan perlindungan lingkungan.
Dalam peninjauan lapangan, rombongan Komisi B menerima paparan teknis dari pelaksana proyek, termasuk progres pembangunan 13 titik manhole sebagai bagian penting dari jaringan pemeliharaan sistem.
Ia menegaskan Komisi B akan terus mengawal jalannya proyek, baik dari sisi kualitas teknis maupun manfaat sosialnya. Sebab, proyek tersebut itu merupakan investasi kesehatan dan keberlanjutan kota.
“Proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tapi investasi untuk kesehatan warga dan keberlanjutan kota. Bersama kita wujudkan Jakarta yang sehat, tertata, dan berkelas dunia,” ujar Ade di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, menyambangi wilayah yang menjadi kelompok separatis tersebut yaitu di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Kunjungan ini penuh dengan agenda strategis yang menekankan sinergi TNI dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan keamanan di wilayah pedalaman Papua,” ujar Brigjen Tagor dalam keterangannya kepada Okezone, Senin (23/6/2025).
Jenderal Ahli Perang Hutan ini meresmikan gedung aula Paraduta di Markas Komando Distrik Militer Kodim 1715/Yahukimo.
“Paraduta ini merupakan simbol perjuangan dan akan melahirkan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Yahukimo,” ujar jenderal yang juga dikenal jago tembak tersebut.
“Aula ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol semangat kebersamaan dan tempat untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara dan memajukan masyarakat di bumi Yahukimo,” tegasnya
Tagor juga menghadiri peresmian Pelabuhan Dekai di Yahukimo. Pelabuhan ini memiliki peran vital sebagai pintu gerbang logistik dan transportasi air bagi wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
“Keberadaan Pelabuhan Dekai yang memadai adalah darah nadi bagi kemajuan Yahukimo. TNI siap mengawal dan mengamankan pembangunan serta operasional pelabuhan ini,” ujarnya.
Pembunuh berantai yang mengguncang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, mulai menemukan titik terang. Satria Johanda alias Wanda (25), pria yang sebelumnya ditangkap terkait kasus mutilasi, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan tiga perempuan muda.
Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, menyatakan Wanda dijerat dengan Pasal 340 juncto Pasal 65 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.
“Kami menetapkan Wanda sebagai tersangka. Ia diduga kuat melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga korban berbeda,” tegas AKBP Faisol Amir, Minggu (22/6/2025).
Kasus ini pertama kali mencuat setelah penemuan potongan tubuh manusia di aliran Sungai Batang Anai. Dari hasil penyelidikan, korban mutilasi tersebut teridentifikasi sebagai Septia Dinda. Namun pengakuan Wanda justru mengejutkan polisi: ia mengaku juga membunuh dua mahasiswi yang telah dinyatakan hilang sejak Januari 2024.
Lalu korban kedua, yang dimaksud adalah Siska Oktavia Rusdi (23), mahasiswi STIE KBP Padang asal Nagari Sungai Buluh Utara, dan korban ketiga, Adek Gustiana (24) dari Kabupaten Pasaman. Mereka terakhir terlihat pada 13 Januari 2024, saat berpamitan ke Kota Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 BA 4292 FE. Motor itu ditemukan sebelas hari kemudian di kawasan MTI Tabing, namun jejak keduanya menghilang.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah berbincang dengan klien rehabilitasi
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau AKBP Himawan Bagus Riyadi langsung menelusuri informasi klien rehabilitasi atau orang dalam pemulihan diajak konselor mengonsumsi narkoba. Perbuatan itu tidak dibenarkan, bila benar terjadi.
Informasi tersebut menjadi viral di media sosial menyusul keluh kesah seorang ibu asal Lubuklinggau, Dian Nurhayati kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dian meminta kepada Dedi agar anaknya Rehan Alfarizi (19) dimasukan ke barak militer
Dia putus asa lantaran kecanduan narkoba jenis sabu sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sang anak bahkan sudah dua kali direhab BNN Silampari Kota Lubuklinggau. Mirisnya, anaknya bukan diarahkan berhenti malah diajak konselor mengonsumsi narkoba bersama-sama.
“Itu perlu di cek lagi siapa konselornya. Jelas tidak dibenarkan kalau memang terjadi seperti itu,” kata Himawan saat dikonfirmasi, Sabtu (21/6/2025).
Hasto Curhat ke Teman Kuliah Namanya Sering Dicatut
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menghadirkan teman kuliahnya, Cecep Hidayat sebagai saksi meringankan dalam perkara dugaan korupsi dan perintangan penyidikan, Jumat (20/6/2025).
Cecep mengaku kerap mendapatkan curhatan dari Hasto. Salah satu keluhan yang didapatinya misalnya berkaitan dengan pencatutan nama Hasto.
“Pak Hasto pernah ngeluh juga ada yang make-make ini nih apa namanya, menggunakan nama saya. Mungkin karena gini, ini kan orang yang nggak tegaan juga ya, Pak Hasto mungkin nggak tegaan ya atau juga beliaunya juga, apa ya,” kata Cecep dalam kesaksiannya.
Namun Cecep mengaku Hasto tak bercerita rinci mengenai pencatutan nama itu. Cecep sendiri menyebut dirinya sungkan untuk bertanya lebih jauh terkait keluhan Hasto.
“Pokoknya kayak gak enak lah, jadi pernah ngeluh juga tuh, digunakan namanya. Tapi kan saya nggak mau saya terlalu jauh nanya-nanya lebih lanjut ya,” sambung Cecep
Presiden Prabowo tiba di lokasi upacara dan disambut perwakilan tinggi Pemerintah Rusia. Sesuai protokol militer, Presiden Prabowo kemudian diarahkan menuju titik peletakan karangan bunga.
Dua prajurit Rusia membawa karangan bunga utama dan meletakkannya dengan penuh kehormatan. Presiden Prabowo kemudian merapikan posisi karangan bunga dan memberikan penghormatan. Suasana makin khidmat ketika terdengar suara 24 ketukan metronome.
Setelahnya para delegasi Indonesia yang hadir turut melakukan penghormatan dengan meletakkan bunga bertangkai genap sebagai simbol penghormatan. Tampak delegasi Indonesia yang hadir adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares.
Rangkaian upacara pun ditutup dengan sesi foto resmi dan defile pasukan kehormatan. Upacara ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah perjuangan Rusia dalam Perang Dunia II, tetapi juga mencerminkan hubungan erat dan saling menghargai antara Indonesia dan Rusia dalam diplomasi kenegaraan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau tambang nikel di Raja Ampat.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan tudingan serius terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam penanganan aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Said menduga, kunjungan Bahlil ke PT Gag Nikel hanya dijadikan tameng untuk melindungi empat perusahaan tambang lain yang izinnya bermasalah.
“Dua hari sebelum Bahlil ke Raja Ampat, saya tahu bahwa dia sedang bermain untuk menutupi empat tambang lainnya. Dia menggunakan PT Gag, yang merupakan milik BUMN, sebagai bumper atau tameng,” kata Said dalam Dialog dan Diskusi Kebangsaan Forum Tanah Air (FTA) secara virtual pada Minggu, 15 Juni 2025.
Said menyebut, kunjungan ke PT Gag Nikel, anak usaha tidak langsung dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), bukan sekadar peninjauan biasa, melainkan bagian dari skenario besar untuk menutupi isu yang lebih substansial. Menurutnya, PT Gag dipilih karena memiliki reputasi bersih dan pernah menerima penghargaan dari Kementerian ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup.
“Coba dicek, saya sudah bilang sebelum dia ke sana. Pasti ke PT Gag dan pasti bilang semuanya tidak ada masalah. Betul saja, itu yang terjadi,” katanya.
Namun, di balik itu, Said menyoroti empat perusahaan tambang lain yang izinnya dicabut, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Menurut Said, perusahaan-perusahaan itu justru milik konglomerat besar, termasuk pengusaha nasional dan asing yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
“Satu milik Aguan, satu konglomerat lokal, satu milik China, dan satu lagi punya akses langsung ke kekuasaan. Nah, ini yang justru ditutupi,” ujarnya.
Said juga mempertanyakan kenapa konferensi pers terkait pencabutan izin tambang tidak dilakukan langsung oleh Menteri ESDM, melainkan diambil alih oleh Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara.
“Ini kan janggal. Biasanya, kalau soal tambang cukup Dirjen yang bicara. Ini justru istana yang maju duluan,” ujarnya.
Dia menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan oligarki yang sudah lama mengakar dalam industri pertambangan nasional. Said pun mendesak Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan secara langsung untuk mengaudit seluruh proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat.
“Saya berharap betul Pak Prabowo segera mengaudit industri pertambangan, terutama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia telah mengumumkan pencabutan empat dari lima IUP yang ada di Raja Ampat dalam konferensi pers pada Selasa, 10 Juni 2025.
Keempatnya yakni, PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. Namun, hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi.
“Dari lima IUP, hanya PT Gag Nikel yang masih diizinkan beroperasi. Empat lainnya dicabut,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Selasa, 10 Juni lalu.
Bahlil sebelumnya menyebut ada tiga alasan yang melatarbelakangi pencabutan izin tersebut. Pertama dampak lingkungan. Berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kegiatan tambang di Raja Ampat melanggar secara lingkungan.
“Kedua, kami turut ngecek di lapangan kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga konservasi,” katanya.
Bahli menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian khusus terhadap Raja Ampat sehingga dia menginginkan agar kawasan tersebut tetap terjaga.
Alasan terakhir, yakni berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) yang dilaksanakan. Ratas tersebut mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan melihat tokoh-tokoh masyarakat setempat.
“Sekalipun kalau tidak kita cabut, tetapi atas perintah Bapak Presiden kita mengawasi khusu. dalam implementasinya. Jadi amdal, reklamasinya, jadi amdalnya gak boleh merusak terumbu karang,” kata Bahlil.
